Buku membahas : 1. Konsep Pendidikan Karakter 2. Fitrah dan Kepribadian Manusia 3. Metode dan Pendekatan dalam Implementasi Pendidikan Karakter 4. Pengembangan Kurikulum dalam Implementasi Karakter 5. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam menyukseskan Implementasi Pendidikan Karakter 6. Strategi dalam menyukseskan Implementasi Pendidikan Karakter 7. Implementasi Pendidikan dan Karakter secar…
Buku ini adalah kelanjutan dari jilid pertama, yang membahas tentang; Penentuan sampel, audit untuk mengujian atas transaksi, menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan utang, sampling audit untuk pengujian langsung atas saldo, pengaruh sistem EDP pada auditing, Audit atas siklus personalia dan penggajian, audit atas siklus perolehan dan pembayaran, siklus perolehan dan pembay…
Buku ini dibagi kedalam empat bab. Bab pertama akan memberikan gambaran umum mengenai letak hukum kebendaan dan perbedaan maupun persamaannya dengan hukum harta kekayaan, dan relevansi serta keterkaitannya dengan hukum perikatan. Bab kedua membahas mengenai pengertian hukum kebendaan dalam konteks yang lebih luas, yang membedakannya dari hukum perikatan atau hukum perjanjian. Bab ketiga membica…
Buku ini terdiri dari empat bab pembahasan, yaitu; Bab I, Pendahuluan. Bab II, Persekutuan perdata. Bab III, Persekutuan Firma. Bab IV, Persekutuan Komanditer.
Buku ini membahas dengan cermat masalah fidusia dalam kaitannya dengan pranata (hukum) jaminan dalam bisnis. Penulis juga membawa kita pada pemahaman lebih jauh tentang; Perikatan hak-hak kebendaan dan pranata dalam hukum perdata.
Buku ini membahas mengenai kewajiban penyelenggaraan dan penyimpanan dokumen perusahaan; Kewajiban pendaftaran perusahaan, serta berbagai macam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan jalannya perseroan; kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan; berbagai hal mengenai "holding company"; serta dibahas pula aspek hukum kepemilikan bayangan dalam suatu perseroa…
Buku ini terdiri dari enam bab, yaitu : Bab I, Pendahuluan. Bab II, Arbitrase di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Bab III, Pranata alternatif penyelesaian sengketa. Bab IV, Arbitrase sebagai salah satu bentur penyelesaian sengeketa di luar pengadilan. Bab V, Pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Bab VI, Penutup.