Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup : Bab I Pendahuluan Bab II Sumber-sumber penerimaan negara Bab III Pengertian pajak dan hukum pajak Bab IV Asas-asas pemungutan pajak Bab V Subyek pajak Bab VI Obyek pajak Bab VII Utang pajak dan penagihan Bab VIII Fungsi pemungutan pajak Bab IX Hak dan kewajiban wajib pajak Bab X Akibat-akibat ekonomi pemungutan paja…
Bahan Pustaka ini mencakup : 1. Hukum Tentang Orang 2. Hukum Perkawinan 3. Hukum Benda 4. Hukum Perjanjian 5. Hukum Pembuktian 6. Landeform 7. Pendaftaran Tanah 8. Konversi
Bahan Pustaka ini mencakup : 1. Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan(KUP) 2. Pajak Penghasilan (PPh) 3. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah(PPN&PPnBM) 4. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) 5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)
Bahan Pustaka ini mencakup : Bab 1 Pengertian Dan perkembangan Hukum Perburuhan Bab 2 Hubungan Kerja Bab 3 Pemutusan Hubungan Kerja Bab 4 Perselisihan Perburuhan Bab 5 Kesehatan Bab 6 Keamanan kerja Bab 7 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bab 8 Tenaga Kerja Asing di indonesia
Penggandaan buku Peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan tenaga pendidik dan masyarakat, sehingga mereka mengetahui, memahami dan sekaligus mensosialisasikan aturan-aturan tersebut secara lebih luas dan pada gilirannya upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi tanggungjawab bersama.
Bahan Pustaka ini mencakup : Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Obyek Dan Ikhtisar Hukum Kerja Bab 3 Perusahaan dan Tenaga Kerja Bab 4 Hubungan Perburuhan pada Umumnya Bab 5 Jaminan Sosial Terhadap cacat pada waktu Kerja Bab 6 Perselisihan Perburuhan Bab 7 Pemutusan Hubungan Kerja Bab 8 Penutup
Buku ini membahas : 1. Manusia sebagai Pelaku Politik 2. Negara sebagai Puncak Tatanan Politik 3. Hakikat dan Wajah Kekuasaan 4. Utopia, Ideologi dan Realisme 5. Bebarapa Ideologi penting Dunia 6. Konstitusionalisme 7. Sistem Politik dan Bentuk Pemerintah 8. Politik dan Hak Asasi Manusia 9. Interes Politik Abab ke 21 10. Globalisasi Politik