Pengantar Komunikasi Massa

Edisi

ed.1,cet.3

ISBN/ISSN

9797691128

Deskripsi Fisik

xix,275hlm.;20cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

302.2 Nur p

PENGANTAR TEORI MIKRO EKONOMI : EDISI KETIGA

Edisi

Edisi Ketiga

ISBN/ISSN

979-421-412-4

Deskripsi Fisik

xiv, 433 halaman : 24cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.5 SAD p

KUHP kitab undang-undang hukum pidana

Edisi

Cet.22

ISBN/ISSN

9795260200

Deskripsi Fisik

xx, 232 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348 Mul k

Undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2001 tentang paten

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

115 hlm ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348 dep u

Politisi VS Jenderal kontrol sipil atas militer di tengah arus yang bergeser

Buku ini muncul berkat benih-benih yang telah ditaburkan oleh John Mearsheimer. Dia biasa membuka perkuliahannya untuk mata kuliah keamanan nasional pada Universitas Chicago dengan pembahasan mengenai beragam sub bidang studi keamanan nasional, yang digam- barkannya dengan tiga diagram kue yang dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah isu-isu pencegahan nuklir; yang kedua adalah pasukan …

Metode Penelitian Administrasi Publik

Buku ini disajikan sebagai rujukan dalam melakukan suatu penelitian llmiah, untuk menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya masalah-masalah publik yang bersifat tidak menguntungkan. Era Globalisasi dan Perkembangan teknologi serta informasi makin memperketat persaingan antara kepentingan publik dengan kepentingan kelompok bisnis Pengambilan kepu…

Hukum Administrasi Negara

Banyak para mahasiswa, baik di SI ataupun di S2 yang belum begitu paham tentang materi-materi apa saja yang dipelajari dalam Hukum Administrasi Negara. Banyak juga para mahasiswa yang tidak dapat membedakan materi-materi kuliati di Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara. Berdasarkan kenyataan tersebut. maka buku ini mencoba memberikan pengertian kepada para mahasiswa atau pembaca la…

Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP : Penyidikan dan penentuan

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang - wenangan.…

Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu alternatif

Otonomi Daerah berawal dari prinsip menurut Prof. Soepomo; menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menyeragamkan seluruh daerah menurut satu model ( The Lia…

Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia : Identifikasi faktor - f…

Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penelitian yang me…