Text

Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah

---

Salah satu dampak yang signifikan dari perubahan itu terletak pada kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap peratuan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kondisi itu semakin memperkuat posisi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Di satu sisi, hal tersebut mempertegas konsep negara kesatuan, tetapi, di sisi lain semakin membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Keduanya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan pengawasan juga berdampak kepada kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat. Hal itu tidak bisa sekedar dilihat dari aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga berkaitan dengan perspektif perundang-undangan. Dengan adanya pembatalan, maka penting untuk melihat upaya hukum yang tersedia apabila ada yang tidak berkenan dengan pelaksanaan kewenangan pembatalan tersebut.
Buku ini membahas mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah. Pengawasan tersebut dilakukan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah.

---

Ketersediaan

26924D001

T 357 SUR a

Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

357 SUR a

Penerbit

Palangkaraya : Laksbang Mediatama., 2008

Deskripsi Fisik

xvi + 111 hlm,; 20, 5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9791709262

Klasifikasi

357

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cetakan Pertama

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dr. Suriansyah Murhani, SH., MH.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar