Buku ini sesuai dengan materi muatan mata kuliah hukum pemilu yang mengupas materi dari teori demokrasi, penyelenggara pemilu, pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu kepala daerah dan penyelesaian sengketa pemilu.
Buku ini membahas : 1. Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Bukti Persangkaan/Firasat yang Terambil dari Indikasi-indikasinya 2. Bukti Res Upsa Loquiter (fakta yang berbicara atas Dirinya sendiri 3. Perihal Pembuktian 4. Firasat/Bukti Persangkaan 5. Politik Hukum Islam 6. Hal-hal yang Berlaku Menurut 'Urf dan Adat 7. Memeriksa Saksi-saksi secara Terpisah 8. Macam-macam Firasat orang 9. Fir…
Penyajian buku ini diuraikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan rinci yang mengupas mengenai hal-hal penting isi dan materi buku. Adapun materi lengakp dalam buku ini terdiri dari 8 bab, yaitu : (1) Hukum Acara Perdata, (2) menyusun surat gugatan, (3) Hal-hal yang dapat terjadi dalam suatu persidangan perdata, (4) Pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia, (5) Upaya-upaya h…
Bahan Pustaka ini mencakup : 1. Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah 2. Asas-asas Penyelenggaraan pemerintah Daerah 3. Kewenangan atau Urusan Pemerintahan Daerah 4. Hubungan Keuangan Antara Pusat dan daerah 5. Kepala Daerah dan Organisasi Pemerintah Daerah 6. Pengisian Jabatan dan pemberhentian Kepala Daerah 7. DPRD 8. Perda 9. Pembentukan dan Pemekaran Daerah 10. Otonomi Khusus dan Daer…
materi yang dibahas pada buku ini yaitu, hukum bisnis di indonesia, bentuk-bentuk badan usaha, subyek dan obyek hukum, hukum perikatan dan perjanjian, hukum dagang, hak cipta, hukum perlindungan konsumen, dan kejahatan korporasi...
Buku ini terdiri dari 18 bab pembahasan, yaitu : (1) Pendahuluan, (2) Pembuktian dalam hukum perdata, (3) Beban Pembuktian dalam hukum perdata, (4) Alat-alat Pembuktian dalam hukum perdata, (5) Bukti tulisan dalam hukum perdata, (6) Bukti saksi dalam hukum perdata, (7) Persangkaan-persangkaan dalam hukum perdata, (8) Pengakuan dalam hukum perdata, (9) Sumpah dalam hukum perdata, (10) Pembuktian…
Buku ini berisi 17 bab dengan lampiran UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Buku ini sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai tinjauan dan ulasan tentang penerapan serta pengembangan pokok-pokok konsepsi yang terkandung dalam UU No. 4 tahun 1982, yang lazim disebut sebagai ; Hukum Lingkungan Nusantara.
Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur organisasi dalam suatu negara, hubungan antar alat perlengkapan negara atau instansi-instansi pemerintah dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan kewajiban maupun hak-hak asasinya. Adapun pembahasan dalam buku ini adalah : menjelaskan tentang pengertian hukum dan hukum tata negara, ruang lingkup da…
Dalam buku ini, pada bagian pertama menjelskan tentang negara hukum, sejarah, dan pengertiannya yang menyebutkan tentang timbulnya konsepsi Negara hukum, fungsi dan tujuan Negara hukum. Kedua, menjelaskan elemen-elemen penting dari negara hukum seperti asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaul…