Buku ini membahas tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengdilan pajak, terdiri dari enam bab pembahsan, yaitu Ketentuan umum, Susunan Pengadilan pajak, Kekuasaan Pengadilan pajak, Hukum acara, Ketentuan Peralihan, ketentuan penutup.
Buku ini berisikan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perseroan terbatas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 TAhun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.
Buku ini terbagi kedalam empat buku pembahsan, yaitu; Buku kesatu tentang; Orang. Buku kedua tentang Barang. Buku ketiga; Perikatan, damn Buku keempat membahas tentang Pembuktian dan lewat waktu.
Buku ini mencakup seluruh Undang-undang Perpajakan tahun 2000 dan bersifat praktis regulasi, yaitu setiap pasal dan ayat dalam Undang-undang perpajakan langsung diberikan penjelasannya secara lengkap, mulai dari penjelasan dalam Undang-undang perpajakan itu sendiri. Peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, hingga Keputusan Dirjen Pajak (dalam huruf miring), diharapkan buku ini dapat …
buku ini hadir untuk memaparkan secara gamblang, antara lain, bagaimana proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui prolegnas, tahap persiapan, tahap penyusunan RUU, tahap perumusan, tahap pembahasan RUU yagn berlangsung di DPR RI, sampai tahap pengesahan, pengundangan, dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk
buku ini memberikan gambaran mengenai hukum pajak meliputi pengentian dan sejarah perpajakan di indonesia, asas-asas, falsafah, fungsi, subjek dan objek, penggolongan dan jenis pajak, kerahasiaan pajak, teori dan sistem pemungutan pajak, sanksi pajak, kepstian hukum dan penyelesaian sengketa pajak serta perbandingan pajak dibeberapa negara...
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah mengisyaratkan kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, di mana pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada desentralistik, Namun dalam praktiknya, penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut memiliki kelem…
Buku ini berisi kumpulan dari beberapa produk hukum negara Republik Indonesia ini, yang juga dilengkapi dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai referensi dan panduan dalam mengemban prinsip-prinsip ekonomi yang berbasis syari'ah