Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum

Buku ini merupakan buku teks dalam bidang Penelitian Hukum sehingga amat penting untuk dibaca dan dipelajari. Dalam praktiknya terjadi dualisme dalam penelitian hukum, sebagian sarjana berpegang pada penelitian hukum normatif, sedangkan sebagian yang lain berdasarkan pada penelitian hukum sosiologis dengan mengkaitkan antara hukum dengan realita yang terjadi di masyarakat. Terlepas dari metode …

Pendidikan Kewarganegaraan

Edisi

Cet. Ke-4

ISBN/ISSN

9796861666

Deskripsi Fisik

xiv,179 hlm; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

370 Sum p

Ekonomi Publik Edisi 3

Buku ini berusaha untuk secara sistematis menguraikan peranan pemerintah dalam perekonomian dalam bahasa dan pendekatan yang elementer agar mudah dipahami bagi mahasiswa D-3, S-1, dan mahasiswa permulaan S-2. Selain itu, buku ini ditulis sedemikian rupa sehingga memudahkan masyarakatawam yang berminta untuk mengetahui mengenai ekonomi publik. Ekonomi Publik Edisi ketiga ini merupakan penyempur…

Kitab Undang-Undang HKI ( Hak Kekayaan Intelektual)

Buku ini menyajikan secara lengkap Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (H.K.I) terdiri dari: Hak Cipta, Paten, Merk, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Semuanya dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan, Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Pendaftaran HKI serta Penyelesaian Banding. Buku ini disusun untuk para mahasiswa yang me…

Penelitian Tindakan Sekolah: Meningkatkan produktivitas Sekolah

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

9796929589

Deskripsi Fisik

ix, 233 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

371 MUL p

Pengantar Hukum Pemilihan Umum

Pemilu berlangsung secara berkala, yakni lima tahun sekali. Adapun pilkada sebagai salah satu bagian dari proses pemilihan langsung pemimpin di daerah, berlangsung di berbagai daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliha…

Peraturan Perundang-Undangan Majelis Pengawas Notaris

Tujuan Pengawasan terhadap notaris adalah agar notaris dalam melaksanakan jabatannya melaksanakan sebanyak-banyaknya peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris, dan mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam rangka merealisasikan mandat tersebut dibentuklah sebuah lembaga pengawas yang lebih mandiri, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang menggantikan Pengadilan Negeri, yang di…

Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1; Ekonomi Mikro

Penggunaan buku ni ternyata semakin meluas di kalangan universitas dan akademi di tanah air beberapa tahun terakhir Ini adalah suatu peristiwa yang sangat menggembirakan penulis, dan merupakan suatu pertanda bahwa buku ini dengan segala kekurangannya tenyata menjumpai kemanfaatannya di kalangan para mahasiswa maupun para pengajamya. Buku ini merupakan panduan yang lengkap untuk memahami konse…

KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023

UU ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). UU ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu UU ini Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar …

Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah

Salah satu dampak yang signifikan dari perubahan itu terletak pada kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap peratuan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kondisi itu semakin memperkuat posisi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Di satu sisi, hal tersebut mempertegas konsep negara kesatuan, tetapi, di sisi lain semakin membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksan…