HUKUM PERDATA DI INDONESIA PADA DASARNYA BERSUMBER PADA HUKUM NAPOLEON KEMUDIAN BEDASARKAN STAATSBLAAD NOMOR 23 TAHUN 1847 TENTANG BURGERLIJK WETBOEK VOOR INDONESIE ATAU BIASA DISINGKAT SEBAGAI BW/KUHPER. BW/KUHPER SEBENARNYA MERUPAKAN SUATU ATURAN HUKUM YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH HINDIA BELANDA YANG DITUJUKAN BAGI KAUM GOLONGAN WARGANEGARA BUKAN ASLI YAITU DARI EROPA, TIONGHOA DAN JUGA TIMUR …
Buku ini membahas tentang KUHP dan KUHAP yang dimana teridir dari pasal-pasal yang mengatur KUHP dan KUHAP. Terbitan KUHP bersama KUHAP dimaksudkan agar para penegak hukum dapat dengan mudah dan praktis membawa dan memakainya, begitu pula para mahasiswa dan kalangan hukum yang lain.
HUKUM SELALU DIUBAH GUNA MENGIKUTI PERKEMBANGAN MASYARAKATNYA. BUKU INI MEMBAHAS SECARA CERMAT MENGENAI SEJARAH HUKUM, POLITIK HUKUM, KLASIFIKASI HUKUM, BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEKUASAAN KEHAKIMAN, DASAR-DASAR HUKUM POSITIF INDONESIA DAN ASAS-ASAS SERTA KEWENGANAN LEMBAGA HUKUM DIBUAT UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT, BUKAN MASYARAKAT UNTUK HUKUM, KARENA ITU -LEMBAGA PERADILAN DI INDON…
BUKU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INI MENJELASKAN BAGAIMANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INI BEKERJA, RUANG DAN LINGKUP BAHASAN YANG CUKUP LUAS NAMUN DISAJIKAN DENGAN MENDALAM. DIMULAI DENGAN PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA, SEJARAH HUKUM TATA NEGARA, RUANG LINGKUP KERJANYA, HUKUM KEUANGAN NEGARA, HUKUM KEPEGAWAIAN SAMPAI PEMERINTAHAN DAERAH DI SAJIKAN SECARA KOMPREHENSIF. BUKU INI MENYAJIKAN BAHA…